Keluarga Saud
Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud (bahasa Arab: عبد الله بن عبد العزيز آل سعود, lahir 1924) Sebagai seorang anaknya, Pangeran Mutaib ditampilkan sebagai wakil komando Dewan Garda Nasional Saudi (Saudi National Guard).

Mutaib bin Abdullah
Khalid bin Abdullah
Abdul Aziz bin Abdullah
Faisal bin Abdullah
Sultan bin Abdullah
Turki bin Abdullah
Mish'al bin Abdullah
Fahd bin Abdullah
Saud bin Abdullah
Mansur bin Abdullah
Fahda binti Abdullah
Nayifa binti Abdullah
Aliya binti Abdullah
Adela binti Abdullah
Nuf binti Abdullah
Sita binti Abdullah
Saifa binti Abdullah
Abeer binti Abdullah
Sara binti Abdullah
Hayfa binti Abdullah Riwayat Hidup
Ia adalah salah satu dari 37 putra Raja Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Saud (pendiri Arab Saudi modern) yang lahir dari rahim Fahada binti Asi-al Syuraim yang adalah istri kedelapan Abdul Aziz dari keluarga Rasyid. Ia menerima pendidikan di Sekolah Kerajaan Princes' School dari pejabat-pejabat dan tokoh-tkoh intelektual keagamaan dan dibesarkan di bawah pengawasan ketat Raja Abdul Aziz yang adalah ayahnya. Pangeran Abdullah dikenal sangat kuat memegang ajaran agama dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap rakyat dan Tanah Air. Ia langsung mendapat pendidikan dari para ulama senior Arab Saudi di bidang agama, sejarah, politik, dan sosiologi.

Karier

Jabatan yang pernah disandang
Abdullah juga pernah menjabat Perdana Menteri dan Komandan Dewan Garda Nasional. Ia juga pimpinan Supreme Economic Council, Wakil Presiden High Council for Petroleum and Minerals, Presiden King Abdulaziz Centre for National Dialogue, Wakil Pimpinan Council of Civil Service, dan anggota Military Service Council.

Komandan satuan elit
Pada tahun 1962, ia ditunjuk sebagai komandan satuan elit Pengawal Nasional karena pengalamannya yang luas dalam urusan Badui dan kabilah di padang pasir semenanjung Jazirah Arab. Sejak menjabat komandan dan Pengawal Nasional, sosoknya sudah tak bisa dipisahkan dari kesatuan elite tersebut. Pada anggota Pengawal Nasional berasal khusus dari anak cucu Mujahidin yang pernah berjuang bersama Raja Abdul Aziz dalam menyatukan Jazirah Arab dan kemudian mendirikan negara Arab Saudi.
Pangeran Abdullah berhasil memimpin Pengawal Nasional bukan semata sebagai lembaga militer tetapi juga wadah sosial dan budaya anggotanya. Semenjak ia dipercaya sebagai komandan pengawal nasional telah dilakukan restrukturisasi dan resionalisasi sesuai dengan manajemen militer modern. Sebagai bentuknya, ia mendirikan akademi militer untuk mendidik dan menempa kandidat anggota dan perwira pengawal nasional. Akademi militer tersebut dinamakan Institut Militer Raja Khalid bin Abdul Aziz. Institut ini diresmikan olehnya pada 18 Desember 1982.
Ia menangani sendiri mega-proyek pengembangan pengawal nasional. Karena, lembaga itu merupakan titik balik sejarah lembaga satuan elite pengawal nasional. Di antara mega-proyek itu seperti pembentukan divisi gabungan dalam jajaran pengawal nasional yang terdiri dari satuan logistik, intelijen, dan infanteri. Pangeran Abdullah juga mendirikan kompleks militer dan tempat latihan khusus untuk satuan elite pengawal nasional.

Sebagai putra mahkota
Pada 29 Maret 1975, ia ditunjuk sebagai Deputi Kedua Dewan Kabinet Arab Saudi. Selain ditunjuk oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz sebagai putra mahkota pada 13 Juni 1982. Pada hari itu juga, Pangeran Abdullah dipromosikan sebagai Deputi Utama Dewan Kabinet Arab Saudi. Sejak kesehatan Raja Fahd bin Abdul Aziz menurun, praktis secara de facto mengendalikan kekuasaan dan kebijakan dalam dan luar negeri. Ia diangkat sebagai bupate de facto regent pada tahun 1996. Ia amat menaruh perhatian pada upaya pelestarian budaya dan khazanah yang melibatkan para ulama dari dunia Arab dan Islam.

Program privatisasi
Sejak 1997, dia telah meluncurkan program privatisasi dengan menghapus daftar larangan berusaha dan membiarkan perusahaan publik tumbuh secara bebas. Kebijakan luar negerinya lebih pro-Arab daripada Barat. Pada 1980, ia berhasil sebagai mediator perundingan dalam konflik Suriah-Yordania. Ia juga menjadi arsitek Perjanjian Taif 1989 yang mengakhiri perang sipil di Lebanon pada periode 1975-1990. Selain, meningkatkan kembali hubungan bilateral dengan Mesir, Suriah, dan Iran.

Seminar Arab Saudi-Palestina
Pada April 2001, Pangeran Abdullah menyelenggarakan seminar tentang sejarah hubungan Arab Saudi dan Palestina. Seminar itu mendatangkan tokoh-tokoh Arab. Dalam seminar itu dibahas isu dukungan Arab Saudi terhadap perjuangan rakyat Palestina sepanjang sejarahnya dan dalam berbagai aspek. Dari seminar tersebut disimpulkan bahwa Arab Saudi telah memberi dukungan besar perjuangan rakyat Palestina meskipun Arab Saudi tidak termasuk negara Arab garis depan yang berbatasan langsung dengan Israel.

Mediator

Proposal damai dengan Israel
Saat itu, Raja Fahd menawarkan inisiatif damai berdasarkan Resolusi PBB Nomor 242 dan Nomor 338. Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab siap mengakui Israel sebagai negara yang bisa hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara Arab. Pertengahan Februari 2002, Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz mengungkapkan kepada wartawan The New York Times bernama Thomas Friedman tentang proposal damai mengenai Israel.
Proposal yang disebut Proposal Damai Arab Saudi semakin strategis karena dilontarkan ketika negara-negara Arab bersiap menggelar KTT Arab di Beirut (Lebanon) pada 27-28 Maret 2002. Di samping itu, Proposal Damai Arab Saudi disampaikan ketika aksi kekerasan Israel-Palestina mencapai titik terburuknya sejak Intifada Al Aqsa pada 28 September 2000. Proposal itu sendiri merupakan pengembangan inisiatif damai yang pernah dilontarkan Raja Fahd 20 tahun berlalu. Ketika itu, Raja Fahd hanya siap mengakui negara Israel. Tetapi, Pangeran Abdullah lebih jauh dari itu yakni menjalin hubungan normal dengan Israel dalam semua aspek kehidupan. Aspek itu seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, wisata, dan sebagainya.